MENTERI SOSIAL SALURKAN BANTUAN SOSIAL SEBESAR RP, 336 MILIAR UNTUK PROVINSI JAMBI
18 2017

KANAL NAWACITA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial pada tahun anggaran 2017 menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp336 miliar untuk Provinsi Jambi. Bantuan sosial tersebut secara simbolis diserahkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kepada keluarga penerima manfaat bertempat di Aula Rumah Dinas Griya Mayang Walikota Jambi.

“Bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, anak-anak sehat karena ibu-ibu bisa membeli makanan bergizi, dan mereka bisa bersekolah dengan baik. Tercukupi keperluan pendidikannya,” Kata, Khofifah Indra Parawangsa, (Menteri Sosial RI), Jumat. (27/01/2017).

Bantuan sosial untuk Provinsi Jambi meliputi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima 58.905 keluarga dan total bantuan Rp111.330.450.000.

Bantuan Sosial Lanjut Usia untuk 700 jiwa dengan total bantuan Rp1.400.000.000. Bantuan Sosial Disabilitas untuk 715 jiwa senilai Rp2.145.000.000 serta Beras Sejahtera (Rastra) untuk 161.356 keluarga dengan nilai bantuan Rp221.315.889.600.

Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan bantuan dan perhatian pemerintah pusat memberi motivasi dan semangat untuk membangun Kota Jambi dan Provinsi Jambi.

“Alhamdulillah angka kemiskinan di Provinsi Jambi pada Maret 2016 sebesar 8,41 persen turun menjadi 8,37 persen pada September 2016.

Ada penurunan, tapi masih banyak yang harua kita kejar. Targetnya bisa turun hingga 4,2 persen melalui berbagai program pengentasan kemiskinan baik dari pemprov maupun Kemensos,” katanya.

Mensos berada di Jambi selama dua hari, 27 – 28 Januari 2017. Selain menyalurkan bantuan sosial, dalam kunjungan kerja ini Mensos meresmikan e-Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama-Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH), Pelantikan Pengurus PW Muslimat NU Jambi masa bakti 2016—2021, Kunjungan ke Jambi TV.

Mensos juga memberikan Ceramah Umum Pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil I) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. (IKA PMII) Provinsi Jambi.

Pada Sabtu, Mensos meresmikan Institusi Wajib Lapor (IPWL) Al Jannah di Jl. Muara Bulian, Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari.

Kunjungan Mensos ditutup dengan Penyaluran Beras Sejahtera di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. “Saya minta bantuan beras rastra segera disalurkan ke masyarakat untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka,” demikian Mensos.

Firza – Delik Indonesia
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI

KUNJUNGAN KE SAROLANGUN, MENSOS KHOFIFAH DAPATI BALITA SAD TAK DIIMUNISASI
18 2017

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN – Anak-anak atau balita Suku Anak Dalam (SAD) yang tinggal dipemukiman Sungai Surian, Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun ternyata tak mendapat imunisasi. Hal ini diketahui saat Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa berkunjung kelokasi tersebut, Senin (15/5) lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Kemensos menyapa seorang warga SAD yang sedang mengendong bayi. Saat itulah dia mengetahui, bahwa ternyata anak-anak SAD dilokasi tersebut tak pernah diimunisasi.

Keadaan itu, Kemensos langsung koordinasi dengan Gubernur Jambi, Zumi Zola dan Pj Bupati Arief Munandar. Dia meminta, agar balita yang ada di pemukiman KAT tersebut segera mendapat imunisasi.

Gubernur Jambi, Zumi Zola dikonfirmasi membenarkan keadaan tersebut. Hal inilah sebutnya yang akan disuport pemerintah provinsi jambi dan kabupaten.

“Ya, tadi kita lihat banyak balita disini. Jadi mereka ini harus mendapatkan imunisasi,” kata Zola.

Zola menyebutkan, di pemukiman SAD ini harus ada posyandu. Dia meminta, aga hal itu segera dilakukan oleh pihak terkait.

“Tidak perlu menunggu ini harus segera dilakukan,” tegasnya.

Disinggung bahwa di desa terdekat tempat tinggal SAD terdapat posyandu. Zola meminta instansi bisa jeput bola agar anak-anak SAD bisa diimunisasi.

“Kalau tempat lain atau desa terdekat, mereka (SAD) mungkin asing dengan imunisasi mereka susah untuk datang. Jadi solusinya, kita harus jeput bola datang ketempat mereka untuk memberikan imunisasi terhadap anak-anak mereka,” tuturnya.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sarolangun, H Adnan dikonfirmasi mengatakan, bahwa belum adanya posyandu di pemukiman SAD di Sungai Surian karena lokasi tersebut baru. Sementara untuk SAD yang tinggal di bukit 12 Kecamatan Air hitam kegiatan posyando telah dilakukan.

“Kalau di Pematang Kabau kita sudah punya data anak-anak SAD, jadi setiap bulan diadakan pusyandu,” sebut Adnan, Selasa (16/5).

Namun terkait dengan SAD yang di Sungai Surian sebutnya, pihak telah memerintahkan pihak puskesmas untuk melaksanakan jadwal posyandu. Dimana setiap bulannya akan diadakan posyandu dilokasi tersebut.

“Untuk disana kita akan jeput bola. Setiap bulan akan kita adakan posyandu untuk memberikan imunisasi. Bulan ini kita akan laksanakan,” jelasnya.(pit)

Penulis: heru
Editor: awang
Sumber: Tribun Jambi

41 KK SUKU ANAK DALAM JAMBI DAPAT NIKMATI LISTRIK DAN RUMAH PINTAR
18 2017

Merdeka.com - Sebanyak 41 rumah Kepala Keluarga (KK) Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Sarolangun dan Merangin, Provinsi Jambi, kini dapat menikmati aliran listrik dari energi pembangkit listrik tenaga surya atau solar cell.

Terdapat 23 rumah SAD di Desa Pulau Lintang, Kabupaten Sarolangun dan 18 KK SAD Desa Sialang Kabupaten Merangin itu memiliki daya sebesar 400 volt ampere. Alat yang dipasang di setiap rumah itu pun mampu bertahan hingga 10 tahun.

"Listrik yang dihasilkan tidak akan membebani keluarga karena menggunakan cahaya matahari. Tidak perlu membayar setiap bulannya," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat kunjungan kerja di dua kabupaten itu, Selasa (16/5).

Khofifah menjelaskan, Kementerian Sosial sendiri menargetkan sebanyak 500 rumah SAD teraliri listrik dalam program 'Terangi Suku Anak Dalam, Orang Rimba, daJaya Foundation.

Satu unit solar cell itu katanya senilai Rp 8 juta. Selain penerangan juga diberikan televisi, parabola, kipas angin, dan baterai lithium untuk Balai Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta filter air siap minum.

Menurut Khofifah, apa yang dilakukan Kemensos sejalan dengan program percepatan elektrifikasi desa yang tengah digencarkan pemerintah.

Selama ini kata Khofifah, warga SAD hidup tanpa listrik. Selain itu mereka hidup selalu berpindah-pindah (nomaden) dari kawasan yang satu ke kawasan yang lain untuk bertahan hidup.

"Saya berharap masuknya listrik ke pemukiman mampu meningkatkan kesejahteraan warga SAD. Utamanya bagi anak sekolah yang bisa memanfaatkannya untuk belajar di malam hari," ujarnya.n Komunitas Adat Terpencil' yang diinisiasi musisi AKON bersama Yayasan Dwiyuna Kunjungan Khofifah ke pemukiman Suku Anak Dalam di Desa Pulau Lintang dan Sialang merupakan kunjungan ke-dua.

Kali ini Khofifah yang didampingi Gubernur Jambi Zumi Zola juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Balai Sosial di pemukiman SAD senilai Rp 50 juta. Sebanyak 18 akte kelahiran anak juga diserahkan.

Tidak hanya itu, Kementerian Sosial katanya juga membangunkan jalan sepanjang 1 kilometer senilai Rp 200 juta guna mempermudah warga SAD mengakses perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

PELAKSANAAN HARI HLUN DI MERANGIN
24 2017

HIDUP BERMARTABAT DI USIA SENJA, LANJUT USIA SEJAHTERA. itulah Tema pada Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Ke 27 yang pelaksanaannya di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada senin (15/5). Selain  dihadiri  langsung Oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa juga dihadiri Ketua Lanjut Usia Pusat  Bhatiar Chamsyah dan para pejabat dari pusat. Selain Gubernur Jambi H.Zumi Zola beserta Ny Sherin Tharia Zola dan wakil Gubernur Fachrori Umar beserta Ny Hj.Rahima, Bupati Merangin H. AL Haris Beseta Ny Hesti Haris, Wakil Bupati H.Khafid Moein dan Isteri Ny Emi Khafid. Juga tampak Sekda Merangin H.Sibawaihi beserta Ibu dan para Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah dan para Lanjut Usia Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Oleh karena itu Menteri Sosial RI Ibu Khofifah Indar Farawansah “Lanjut Usia memiliki Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak dihari tuanya, sejahtera dan bermartabat di usia senja. Lanjut Usia harus diberdayakan, “Bukan Malah Dibiarkan”.

Kegiatan HULN tahun 2017 kali ini bertujuan mengembangkan potensi Lanjut Usia menjadi Lanjut Usia yang bermanfaat dan Bermartabat, melembagakan nilai-nilai sosial masyarakat, untuk selalu meneladani dan menghargai Usia Lanjut.” Ungkapnya.

Gubernur Jambi H.Zumi Zola, di Hari Lanjut Usia (HULN) 2017 ini mengatakan Kita harus selalu menghargai dan menghormati orang tua-tua kita, bagaimanapun beliu adalah pelaku sejarah dalam membangun Negeri ini. Oleh karena  itu wajarlah kalau saya berterima kasih kepada Pak Cik, MakCik, Pak Wo, MakWo, yang telah banyak berpartisipasi dalam membangun Jambi hingga apa yang dapat kita rasakan sampai saat ini.” sebutnya.

Pada Kegiatan HULN 2017 yang ke 27 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini juga di LOUNCHING Oleh Menteri Sosial RI Ibu Khofifah Indah Parawansa.

Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia dan mencanangkan Senam TAIJI sebagai Senam Sehat Lanjut Usia.

Rangkaian Kegiatan HULN 2017 di Kabupaten Merangin kali ini juga mengadakan Bhakti Sosial  melalui Bedah Rumah dan bantuan sarana Kamar yang dilaksanakan dibeberapa Wilayah Republik Indonesia sebagai berikut.

Bedah Rumah dan bantuan sarana Kamar Di Kab Jombang Prov Jawa Timur sebanyak (15 Lanjut Usia).

Bedah Rumah dan sarana Kamar di Kab. Toli Toli Prov Sulawesi Tengah (20 Lanjut Usia).

Bedah Rumah di Kab. Mesuji Prov Lampung  (20 Lanjut Usia).

Bedah Rumah dan bantuan sarana Kamar di Kab. Benteng Prov Bengkulu (15 Usia Lanjut).

Dan Alhamdullilah yang terbanyak Bedah Rumah dan Bantuan Sarana Kamar yaitu di Kab.Merangin Prov Jambi  (25 Lanjut Usia).

Selain Bhakti Sosial Bedah Rumah juga ada pemberian paket sandang untuk 500 orang Lanjut Usia di Kabupaten Merangin senilai Rp 250.000,- per paket.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis, kepada Lanjut Usia di acara Gebiyar HLUN di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. pemberian Aksesbilitas kepada Lanjut Usia berupa Kaca mata baca, Korsi Roda, tongkat kaki tiga, kaki palsu, dan tangan palsu.

Dengan bantuan Pemerintah ini mari kita jaga, kita rawat dan kita manfaatkan dengan sebaik sebaiknya.
Dan “Alhamdullilah  dalam kesempatan ini juga saya sebagai Bupati dan Masyarakat menyambut baik dan berterima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah  mempercayakan  acara Hari Lanjut Usia Nasional (HULN) yang Ke 27  pada tahun 2017 dilaksanakan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. ” Pungkas Bupati. (SRn. PERI ).

ZOLA : PEMPROV BANTU WARGA YANG BUTUH KURSI RODA, KAKI DAN TANGAN PALSU
05 2017

Kota Jambi, www.jejakkasus.info - Gubernur Jambi, H. Zumi Zola Zulkifli,S.TP,MA didampingi Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadis Sosdukcapil) Provinsi Jambi, Arief Munandar,SE memberikan secara langsung bantuan berupa kaki palsu kepada korban kecelakaan, atas nama Ori (50) warga Simpang Pulai dan Herianto (40) warga Broni, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (29/04/2017) sore.

Gubernur Zola mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi membantu warga yang membutuhkan kursi roda, kaki palsu, dan tangan paslus. Untuk itu, Gubernur Zola menyampaikan, Pemprov Jambi melalui Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi mencari informasi kepada seluruh camat, lurah, dan kepala desa di Provinsi Jambi adanya masyarakat yang membutuhkan bantuan kaki palsu, kursi roda, dan tangan palsu.

“Ini bukan pertama kalinya Pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti ini, kemarin di Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh kita juga sudah memberikan bantuan berupa kursi roda dan Pemerintah Provinsi Jambi terus mencari masyarakat yang membutuhkan bantuan di 11 kabupaten/kota se Provinsi Jambi,” tutur Zola.

Gubernur Zola mengharapkan agar bantuan dari Pemerintah Provinsi ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk bisa menjalankan aktivitas sehari hari. “Saya menghimbau kepada camat, lurah dan kepala desa, apabila ada anggota masyarakatnya membutuhkan bantuan seperti kaki palsu, kursi roda dan tangan palsu, agar segera menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera kami berikan bantuan,” ujar Zola.

Kadis Sosdukcapil Provinsi Jambi, Arief Munandar, SE mengungkapkan, Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi mempunyai program pemberian kaki palsu, kursi roda, dan tangan palsu kepada masyarakat Provinsi Jambi yang membutuhkan bantuan. “Kami telah mendata orang yang akan mendapatkan bantuan di 11 kabupaten/kota se Provinsi Jambi dan telah dilakukan pengukuran untuk bantuan kaki palsu dan tangan palsu,” ungkap Arief.

“Berdasarkan data yang kami peroleh, ada sebanyak 46 orang yang membutuhkan, dari 46 orang tersebut, sudah 36 orang yang diukur dan diserahkan secara langsung kepada yang membutuhkan, tinggal 10 orang lagi yang belum diserahkan karena masih dalam proses penyembuhan luka dan proses pengukuran,” ujar Arief

Arief mengatakan, proses pengukuran kaki palsu sangat penting karena yang diukur itu untuk ukuran sepatu, tinggi rendahnya, pas dengan kaki serta kenyamanan yang memakai untuk melakukan aktivitas sehari hari.

Warga yang menerima bantuan tersebut sangat senang, karena sebelumnya susah sekali untuk beraktivitas. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan bantuan kaki ini, sebelumnya saya sangat mengalami kesulitan sekali dalam melakukan aktivitas walaupun sudah menggunakan kaki palsu buatan sendiri, karena kaki palsu tersebut terbuat dari plat dan tidak elastis seperti yang telah diberikan ini,” kata Ori, warga yang menerima bantuan. ITA/HMS

RAPAT KOORDINASI DUKCAPIL
05 2017

WAGUB: RAKOR DUKCAPIL, KOMITMEN BERSAMA DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK

 

Kota Jambi,halojambi.id– Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan, Rakor Kependudukan dan Catatan Sipil sangat penting serta merupakan wujud komitmen bersama dalam pengendalian penduduk dan menjadikannya sebagai sumber daya pembangunan. Hal tersebut dikemukakan Wagub saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi Tahun 2017, bertempat di Hotel Golden Harvest Jambi, Rabu (30/08/2017) malam.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Prof.Dr.Zudan Arif Fakhrulloh,SH,MH narasumber dalam Rakor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi Tahun 2017 tersebut.

Wagub mengharapkan agar kedatangan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bisa lebih meningkatkan komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan kependudukan di Provinsi Jambi dan pemahaman terhadap berbagai perubahan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.

Wagub menyampaikan, Provinsi Jambi mempunyai luas wilayah 50.058 Km persegi, memiliki jumlah penduduk sampai dengan semester I tahun 2017 sebanyak 3.469.230 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.026.698 kepala keluarga yang tersebar di 11 kabupaten/kota.

“Dengan jumlah penduduk tersebut, Provinsi Jambi memiliki jumlah wajib KTP sebanyak 2.454.206 orang dan yang sudah melakukan hasil perekaman KTP Elektronik sampai tanggal 28 Agustus 2017, sebanyak 2.166.190 orang, sedangkan untuk cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak usia 0-18 tahun sebanyak 1.344.435 orang, dari jumlah tersebut, masih ada 305.909 orang yang belum memiliki akta kelahiran,” terang Wagub.

Wagub menjelaskan, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi relatif tinggi dengan nilai 1,67 persen, diatas dari rata rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk, bukan hanya karena tingginya angka kelahiran, tetapi dipengaruhi oleh migrasi dari luar Provinsi Jambi, terutama sumbangan tenaga kerja dari sektor perkebunan, pertambangan dan lainnya.

“Kita menyadari, besarnya jumlah penduduk dengan kelompok usia produktif yang besar, akan berimplikasi pada ketersediaan lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan, kesehatan, pangan dan energi yang memadai, serta berpotensi terjadinya degradasi lingkungan. Oleh sebab itu, pertambahan penduduk harus diikuti dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM pada usia produktif,” ungkap Wagub.

Lebih lanjut, Wagub menambahkan, Provinsi Jambi akan mengadakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada tahun 2018 di Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kota Jambi dan mengharapkan supaya data kependudukan yang berhubungan langsung dengan kepentingan pelaksanaan Pilkada bisa diselesaikan dengan baik,” harap Wagub.

Wagub berpesan kepada seluruh peserta rakor untuk mengetahui pencapaian program kegiatan kedepan dan solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai sasaran. “Kita harus bisa mencapai target terkait penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik serta pembuatan akta kelahiran yang belum selesai,” pungkas Wagub.

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, Arief Munandar,SE menyampaikan, perekaman KTP Elektronik di Provinsi Jambi sampai saat ini telah mencapai 88,50 persen dengan target 100 persen pada tahun 2017, untuk anak dari usia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 77,56 persen.

“Saya memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota beserta jajarannya yang telah melakukan upaya perekaman KTP Elektronik dan langsung turun ke desa desa dengan semangat serta melakukan inovasi,” ujar Arief.(jir)

BANTUAN UNTUK AMELIA
07 Desember 2017

mbi – Setelah mendapat informasi dari media sosial tentang adanya murid kelas 2 SD, Amelia, yang berjibaku menjual jagung rebus setiap hari untuk membantu perekonomian keluarganya, Gubernur Jambi, H.Zumi Zola,S.TP,MA mereson cepat informasi tersebut dengan menginstruksikan Dinas Sosial Provinsi Jambi untuk membantu Amelia dan keluarganya.

Amelia (9 tahun), murid kelas 2 SD Negeri 101 Legok, Kota Jambi merupakan anak dari Nisa Andriani. Nisa Andriani (kelahiran tahun 1998) telah cerai dan dengan suaminya. Amelia tinggal bersama Ibundanya, Nisa Andriani yang mengidap sakit maag dan kekurangan kalsium. Jika tidak dalam kondisi sakit, Nisa Adriani benerja di pasar.

Instruksi Zola direspon cepat oleh Dinas Sosial dimana Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi, Arif Munandar segera ke rumah tempat tinggal Amelia dan ibundanya di RT 18 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Minggu (1/10) siang.

Sedianya, Zola merencanakan untuk datang menemui Amelia dan keluarga ke rumah tempat tinggal Amelia, namun karena berbagai kesibukan, Zola menelepon langsung Ibunda Amelia. Kepada Ibunda Amelia, Zola menyatakan bahwa dirinya menjadwalkan ulang untuk menemui mereka. “Dia (gubernur) mohon maaf, tidak dapat hadir karena ada urusan penting, dan akan menjadwalkan ulang ke sini,” ujar Nisa Andriani, Ibunda  Amelia.

Sekitar satu setengah tahun belakangan, Amelia menjual jagung rebus di Simpang Kawat dari jam 16 sampai jam 18 WIB, yang biasanya menjual sekitar 30 buah jagung rebus. “Kalau semuanya habis, biasanya bawa uang (omset) Rp135 ribu,” ujar Amelia.

Amelia yang harus menanggung beban hidup yang berat di usia yang harusnya menikmati masa bermain bersama anak-anak lainnya tersebut mengatakan bahwa tugas-tugas sekolahnya tidak terbengkalai meskipun dirinya harus berjualan jagung rebus untuk membantu Ibundanya untuk bertahan hidu.

Mewakili Gubernur Jambi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi, Arif Munandar memberikan bantuan berupa beras dan bahan pokok lainnya kepada Amelia dan Ibundanya. “Kita memberikan bantuan jatah hidup (jadup) kepada Amel dan keluarga. Jadi, kami akan segera mengirimkan Pekerja Sosial ke sini untuk menganalisa apa-apa saja yang bisa dibantu, misalnya kita ada KIS, KIP, tetapi akan kita koordinasikan dengan Pemerintah Kota Jambi karena ini wilayah kota,” ungkap Arif Munandar. “Yang kedua, kita akan koordinasi juga dengan PSAA Kemensos, ada bantuan dana untuk anak-anak terlantar di luar panti, mudah-mudahan ada bantuan, misalnya untuk sekolah dan lain-lain. Dan kami di Sosial, akan menganalisa, untuk membantu juga, darurat anak , meskipun uangnya tidak banyak, tetapi memang ada dananya dari Kemensos. Kami akan bantu Amel ini sesuai dengan prosedur. Namun sekarang Amel ini belum punya akta, akta kependudukannya mau diurus dulu, kalau tidak ada itu tidak bisa, karena sekarang ini secara aktanya, Amel ini tidak tinggal sama orangtuanya tetapi sama kakek dan neneknya. Amel ini ada di KK kakek dan neneknya. Jadi harus ditertibkan dulu administrasinya,” jelas Arif Munandar.

Laporan Wartawan Provinsi Jambi (Syah).

ZUMI ZOLA INSTRUKSIKAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAMBI MEMINTA BANTUAN KEPADA KEMENTRIAN SOSIAL (KEMENSOS) RI.
07 Desember 2017

JAMBI - Pasca adanya kebakaran di Simburnaik, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Rabu (15/11/2017), Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli langsung menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengambil langkah-langkah penanganan kebakaran.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi, Arif Munandar. Atas instruksi dari gubernur tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah mengirim anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meninjau dan memberikan bantuan.

Arif menyebutkan sudah mengirim bantuan sosial berupa Jaminan Hidup (Jadub) sebanyak 72 paket untuk 72 Kartu Keluarga (KK).

Arif juga mengatakan, disamping bantuan Jadub, Dinas Sosial Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjabtim terkait jumlah korban yang lebih dari 30 KK dan akan meminta bantuan kepada Kementrian Sosial (Kemensos) RI.

"Kalau memang penanganannya masih kurang, kami dari Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan Kemensos, itu aturannya memperoleh bantuan dari Kemensos," ujar Arif Munandar saat ditemui beritajambi.co.

Arif mengatakan bantuan yang diberikan Kemensos bisa dalam bentuk Jadub atau uang. Namun dirinya belum dapat memastikan karena harus melihat kebutuhan korban terlebih dahulu.

"Kita lihat dulu nanti jika bantuan dari kabupaten kurang ya minta bantu pusat," imbuhnya.

Dirinya menuturkan akan melihat lebih jauh kebutuhan warga selain Jadub. Korban kebakaran akan diberikan tenda pengungsian dan dapur umum jika memang dibutuhkan.

Arif menjelaskan, bantuan sebanyak 72 paket berasal dari APBD Provinsi dengan anggaran lebih dari RP 9 juta rupiah.

"Tidak sampai 10 juta, kita penuhi yang tidak ada di bantuan lain, yang tidak ada di APBD kita siapkan misalnya kopi, gula minyak sayur, susu," sebut Arif. (rin)