4. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

02 2017

Tugas

melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Fungsi

  1. perumusan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
  2. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  3. pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan,pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  4. pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  5. pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
  6. penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  7. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  8. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  9. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  10. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pamanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  11. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  12. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;

  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

  1. Menyusun rencana teknik ruang, satuan permukiman dan penyediaan area sesuai peruntukan penyelesaian hak atas tanah, sertifikat serta pengukuran dan pengkaplingan.
  2. Menyiapkan lahan bangunan sarana dan prasarana permukiman serta pemeliharaannya, pengolahan dan pemantauan lingkungan permukiman.
  3. Menyiapkan dan penyusunan data potensi serta penyajian informasi potensi peluang bekerja dan pengolahan identifikasi penyebaran penduduk.
  4. Melakukan pengolahan perbekalan dan pelayanan fasilitas serta evaluasi perpindahan penduduk.